BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembinaan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam di daerah dengan cara standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sehingga diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di  daerah dalam pelaksanaann  tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.

BIMTEK DASAR DAN KEDISIPLINAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

BIMTEK DIKLAT DASAR DAN KEDISIPLINAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dewasa ini, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empiric masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara maksimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

PENDAHULUAN

Meningkatnya kejadian atau peristiwa kebakaran dan bencana lainnya di berbagai daerah propinsi, kabupaten atau kota-kota di Indonesia semakin diperlukan penanganan yang lebih sistemik. Diperlukan suatu manajemen keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meng-integrasikan dan men-sinergikan berbagai factor. Mengacu kepada model STPI (Science Technology Policy Implementation) ada 5 (lima) faktor utama yang sangat berperan, yakni kebijakan (policy), peraturan perundangan (legal devices), kelembagaan, mekanisme operasional dan pranata (standar, pedoman, manual). Dalam kaitan ini, telah diterbitkan Permen PU no 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanganan Kebakaran di Perkotaan yang memuat berbagai ketentuan menyangkut penanganan bahaya kebakaran di perkotaan, kawasan dan bangunan. 

BIMTEK STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) TATA CARA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PENDAHULUAN

Sebagai alat pemadam dan penanggulangan dini dari bahaya kebakaran, kita harus benar-benar memastikan bahwa tabung APAR yang kita miliki, dapat bekerja sebagaimana fungsinya. Terutama pada saat kondisi terjadinya kebakaran, alat pemadam api ringan ( APAR ) yang saat kita gunakan tidak beroperasi dengan baik, isi dari tabung tersebut tidak keluar, tuasnya macet, ataupun tabung sudah kehabisan gas tekanan karena gas pendorong isi tabung tersebut bocor.