BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

Sedangkan dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri 113/2014. Sepertinya tidak semua isi dari Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa akan dilakukan perubahan melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APBDesa.

BIMTEK DIKLAT PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BIMTEK DIKLAT PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Selama ini diketahui banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya fungsi dan tugas Pendamping Desa. Pendamping Desa sering kali digambarkan sebagai pekerjaan yang santai dengan gaji yang lumayan besar. banyak orang mengira bahwa dengan menjadi pendamping desa maka akan banyak waktu santai dan makan gaji buta. Padahal menjadi pendamping desa adalah tugas yang sangat berat,mengingat desa sebagai tiang pembangunan Ekonomi Negara maka banyak sekali hal yang harus dikerjakan oleh para pendamping desa selama bertugas didesa yang didampinginya.

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal (1) disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhak untuk mengatur warga dan komunitasnya, baik sebagai akibat posisi politiknya yang merupakan bagian dari negara ataupun berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya.