BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH

BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH.

Konflik yang mengemuka di berbagai daerah ditengarai masih terkait dengan masalah beragamnya kepentingan, latar belakang, identitas dan simbol-simbol demografis lain yang masih sering disalahgunakan untuk menciptakan situasi yang disintegratif atau sebagai media pemecah kesolidan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang kebhinekaan dalam kesatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ternyata juga masih perlu terus dibina dan diperkuat. Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, salah satu fungsi pemerintahan yang paling pokok adalah bagaimana secara efektif mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dan publik yang berbeda menjadi terkelola dan sinergis, yang sangat berguna dalam proses penciptaan stabilitas poleksosbudhankam yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat, daerah dan kamtibmas pada khususnya.

BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH

BIMTEK DIKLAT PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH.

Peningkatan KESADARAN BELA NEGARA harus menjadi perhatian utama bagi generasi muda. Sejak memasuki era Reformasi, dirasakan semakin memudarnya Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, sehingga kurangnya kepedulian terhadap Bela Negara.

Kita pahami bersama bahwa Bela Negara merupakan sebuah keniscayaan bagi semua komponen bangsa Indonesia, sesuai Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, serta Pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Definisi Bela Negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya.

BIMTEK KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN

BIMTEK DIKLAT KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN. 

Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sektoral, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional.

Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mengancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur pemerintahan dan masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada seluruh bidang kehidupan, sehingga berbagai dimensi permasalahan berkembang dapat diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menciptakan kondisi yang mantap  demi kelancaran pembangunan nasional.

BIMTEK MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM BAGI APARATUR PEMERINTAH

BIMTEK DIKLAT MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM BAGI APARATUR PEMERINTAH. 

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.