BIMTEK MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA.

Pemerintah sebenarnya sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Hal itu tampak ketika pemerintah menetapkan Tahun 2009 lalu sebagai Tahun Ekonomi Kreatif dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif sebelum diubahnya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada secara implisit di bawah Kementerian Perdagangan. Kementrian Perdagangan menindaklanjuti Inpres Nomer 6 Tahun 2009 tersebut dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Kreatif Tahun 2009- 2025.

BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH

BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH.

Konflik yang mengemuka di berbagai daerah ditengarai masih terkait dengan masalah beragamnya kepentingan, latar belakang, identitas dan simbol-simbol demografis lain yang masih sering disalahgunakan untuk menciptakan situasi yang disintegratif atau sebagai media pemecah kesolidan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang kebhinekaan dalam kesatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ternyata juga masih perlu terus dibina dan diperkuat. Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, salah satu fungsi pemerintahan yang paling pokok adalah bagaimana secara efektif mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dan publik yang berbeda menjadi terkelola dan sinergis, yang sangat berguna dalam proses penciptaan stabilitas poleksosbudhankam yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat, daerah dan kamtibmas pada khususnya.

BIMTEK KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN

BIMTEK DIKLAT KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN. 

Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sektoral, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional.

Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mengancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur pemerintahan dan masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada seluruh bidang kehidupan, sehingga berbagai dimensi permasalahan berkembang dapat diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menciptakan kondisi yang mantap  demi kelancaran pembangunan nasional.

BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK

BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK. 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 telah mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.